PURWOKERTO - Fenomena banyak orang terkesan “melawan hukum” saat ini bisa dipahami dari berbagai faktor sosial, ekonomi, hingga budaya. Berikut beberapa penyebab yang sering menjadi latar belakang:
1. Lemahnya Keteladanan Elite
Ketika tokoh publik—baik pejabat, selebritas, maupun figur berpengaruh—terjerat kasus hukum dan terkesan tidak mendapat hukuman setimpal, kepercayaan publik bisa menurun. Kasus-kasus besar yang ditangani lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi sering menjadi sorotan. Jika masyarakat merasa hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, muncul sikap sinis dan pembangkangan.
2. Faktor Ekonomi dan Tekanan Hidup
Kenaikan kebutuhan hidup, pengangguran, dan kesenjangan sosial mendorong sebagian orang mengambil jalan pintas. Dalam kondisi terdesak, norma hukum bisa kalah oleh kebutuhan bertahan hidup.
3. Rendahnya Literasi Hukum
Tidak semua orang memahami aturan dan konsekuensinya. Banyak pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan—misalnya soal aturan lalu lintas, pajak, atau transaksi digital.
4. Pengaruh Media Sosial
Media sosial mempercepat penyebaran informasi sekaligus provokasi. Tantangan viral, ujaran kebencian, atau hoaks bisa mendorong tindakan melanggar hukum tanpa dipikir panjang.
5. Melemahnya Kontrol Sosial
Di masyarakat yang semakin individualistis, kontrol sosial dari keluarga dan lingkungan tidak sekuat dulu. Nilai gotong royong dan rasa malu sosial berkurang.
6. Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten
Jika sanksi tidak tegas atau bisa “diatur”, efek jera menjadi lemah. Ketika orang melihat pelanggaran bisa diselesaikan tanpa konsekuensi serius, kecenderungan mengulang pelanggaran meningkat.
Namun, penting dicatat: bukan berarti semua orang kini lebih melawan hukum. Bisa jadi keterbukaan informasi membuat kasus lebih terlihat dibanding masa lalu.
Kalau kamu ingin, kita bisa bahas dari sudut pandang tertentu misalnya dari sisi generasi muda, politik, atau kondisi sosial di daerah seperti Banyumas, silahkan hubungi kantor Peradi SAI Purwokerto.


.jpg)